Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Halaman Resmi
Melonguane-Talaud, Bupati Kepulauan Talaud Dr. dr. Elly Engelbert Lasut, ME membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2021-2025 di Wanala T2 Melonguane. (13/9/2022).
Bupati menyampaikan bahwa adanya perubahan tentang pengelolaan keuangan dari pemerintah Pusat baik itu dalam bentuk jumlah, target persentase alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu dalam APBD tentunya akan berpengaruh pada penomoran dan struktur APBD Kabupaten Kepulauan Talaud ketika mentransfer nilai – nilai atau target RPJMD ke realisasi anggaran APBD.
“Inilah yang menjadi landasan kabupaten kepulauan Talaud untuk melaksanakan perubahan atau penyesuaian ,” ungkapnya.
Selanjutnya, Bupati menambahkan, Pemerintah kabupaten kepulauan Talaud merupakan salah satu kabupaten yang telah menerapkan Sistim Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sampai ditingkat Desa seluruh Kabupaten Kepulauan Talaud, hal ini juga mendorong melakukan berbagai penyesuaian disamping itu pula, sesuai edaran dari pemerintah pusat ada perubahan persentase contohnya belanja modal untuk mencapai 40%. Pada tahun 2021 kabupaten kepulauan Talaud masih menggunakan persentase sesuai dengan ketentuan sebelumnya sehingga alokasi anggaran belanja modal berkisar di 31% yang harus disesuaikan dengan aturan yang baru. Hal lain dalam bentuk program, yakni Program Ekonomi Khusus Manee yang merupakan program khusus untuk kecamatan Miangas, Nanusa dan Gemeh yang sebelumnya belum dirancangkan didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Dalam kesempatan itu, Kepala BAPPEDA Provinsi Sulut Ir. Jeny Karouw, M.Si diwakili Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aldrin Edwin Anis, SP.MT, mengatakan Kawasan Ekonomi Khusus Manee akan diakomodir dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dengan melengkapi beberapa persyaratan.
Turut hadir dalam kegiatan, Wakil Bupati Kepulauan Talaud, Ketua dan Anggota DPRD, Forkopimda, Kepala SKPD dan Camat
