SOSIALISASI TATA CARA PELAKSANAAN EVALUASI SAKIP DAN RB DI TINGKAT OPD DAN TATA CARA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA TAHUN 2022 DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

TALAUD–Pemerintah Kabupaten(PEMKAB-RED) Kepulauan Talaud mengikuti sosialisasi tata cara pelaksanaan evaluasi Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di tingkat Organisasi perangkat daerah (OPD) dan tata cara penyusunan laporan kinerja tahun 2022 yang baik dan benar dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, tepatnya di Aula T2 Melonguane. Senin (27/2).

Terpantau kegiatan dibuka oleh Bupati Kepulauan Talaud Dr,dr, Elly Engelbert Lasut bersama  Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III (tiga) MenpanRB Andi Rahadin, SH,LLM dan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Dr Yohanis Kamagi AP MSi.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan, terimakasih atas kunjungan kerja dari  Asisten Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan III (tiga) di Kabupaten Kepulauan Talaud. “Dengan mengikuti sosialisasi dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memiliki manfaat yang sangat signifikan dalam peningkatan kinerja. Hal ini dibuktikan melalui hasil survei dari Badan Pusat Statistik menurunnya tingkat kemiskinan dari 9,6% menurun 9,2% dari 9,2% menurun 8,4% dari 8,4% menurun hingga 8,2% demikian juga dengan tingkat pengangguran dari 4,4% menurun 2,06%,” jelasnya

Bupati juga menyampaikan, Kabupaten Kepulauan Talaud telah menerapkan sistim Monitoring Center For Prevention (MCP),  Penerapan SIPD di Kabupaten Kepulauan Talaud mendapatkan peringkat keenam dan Kabupaten Talaud juga telah menggunakan transaksi nontunai serta mendapatkan penilaian dari Departemen keuangan di Kabupaten Kepulauan Talaud pada Zona aman.

Sementara itu Andi Rahadin, SH,LLM Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawas III, menerangkan, peningkatan Reformasi Birokrasi dilaksanakan karena masih melihat adanya korupsi, masalahan-masalahan birokrasi, tidak adanya kesesuaian kualitas dan kuantitas SDM, Akuntabilitas Kinerja belum baik, Struktur Organisasi belum berbasis kinerja, Efesiensi penggunaan anggaran, Sistim pemerintahan berbasis elektronik masih bersifat sebagian-sebagian kerja sebagian sudah selesai sebagiannya belum selesai, pengawasan internal kurang efektip dan masyarakat masih mengeluh rendahnya fasilitas pelayanan publik.

Terlihat juga turut hadir dan menjadi peserta dalam kegiatan tersebut para Kepala SKPD  dan Pejabat Eselon III (tiga) dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *