Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Halaman Resmi
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Rapat Koordinasi secara virtual membahas kerjasama lintas batas dengan Pemerintah Governor Generoso, Filipina. Rabu (19/8/2026) bertempat di Ruang Kerja Bupati Kepulauan Talaud, Rapat strategis ini dihadiri langsung Bupati Kepulauan Talaud bersama jajaran, Konsulat Jenderal Republik Indonesia Davao City, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta jajaran Kementerian/Lembaga terkait seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Kelautan dan Perikanan, hingga Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), guna menyelaraskan regulasi dan mewujudkan kawasan perbatasan sebagai gerbang utama ekonomi.
Dalam sambutannya, Bupati Welly Titah menegaskan bahwa wilayah Kepulauan Talaud memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena berbatasan langsung dengan Filipina yang dapat membuka akses kerjasama ekonomi, pertukaran pengetahuan, keselamatan maritim, serta mempererat tali persahabatan dan diplomasi antar-masyarakat kedua negara.
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud memetakan enam sektor utama yang menjadi prioritas pembahasan dalam rencana kerjasama ini, meliputi :
1. Kerjasama sektor perikanan dan perdagang hasil laut;
2. Keselamatan maritim dan koordinasi nelayan;
3. Pengembangan ekonomi lokal dan Perdagangan lintas batas;
4. pertukaran budaya;
5. Pertukaran pelajar dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Pembentukan Kelompok Kerja Teknis Bersama.
Inisiatif kerjasama lintas batas ini sejalan dengan Visi Misi Kabupaten Kepulauan Talaud Periode 2025–2030, yakni “Mewujudkan Kabupaten Kepulauan Talaud yang Bermartabat, Religius, Maju dan Sejahtera”, khususnya pada Misi Ke-3 yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal melalui penguatan sektor unggulan dan optimalisasi perdagangan perbatasan. Orientasi dari kerjasama untuk menghasilkan investasi nyata, hilirisasi perikanan, pembukaan lapangan kerja serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir di Kepulauan Talaud.
Menyadari bahwa hubungan luar negeri melibatkan regulasi dan kewenangan lintas kementerian di tingkat pusat, Pemkab Talaud menegaskan komitmennya untuk tidak berjalan sendiri melainkan menjadikan Pemerintah Pusat dan Pemprov Sulawesi Utara sebagai mitra strategis. Dengan adanya sinergi, arahan teknis dan pendampingan hukum yang kuat dari pusat dan provinsi, Pemkab Talaud optimistis rapat koordinasi ini dapat segera melahirkan langkah-langkah konkret dan pedoman teknis yang aman secara hukum dalam menyusun tahapan kerja sama yang saling menguntungkan.
