Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Halaman Resmi
Melonguane-Talaud, Bupati Kepulauan Talaud dr. Elly Engelbert Lasut, ME didampingi Wabup menyerahkan dokumen Ranperda LPJ APBD 2021 kepada Ketua DPRD Yakob Mangole didampingi Wakil Ketua dan Enam Fraksi DPRD Kabupaten Kepulauan Talaud di Ruang Rapat DPRD, Selasa, (20/6/2022).
Penyerahan LPJ APBD untuk dibahas ketingkat selanjutnya yang akan disampaikan masing-masing juru bicara Fraksi dalam rapat paripurna DPRD.
Rapat paripurna dilaksanakan dan dipimpin langsung Ketua Dewan Kabupaten Kepulauan Talaud Jakop Mangole dan Wakil Ketua Voker Pelle. Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut dan Wakil Bupati Moktar Arunde Parapaga turut hadir dalam paripurna, serta dihadiri 21 Anggota DPRD.
Enam Fraksi yang menerima Ranperda tentang LPJ tahun 2021 yakni, Fraksi Gerakan Persatuan dengan pembicara Reko Poae, Fraksi Demokrat dengan pembicara Franky Sirih, Fraksi PDI-Perjuangan dengan pembicara Semuel Bentian, Fraksi Nasdem dengan Pembicara Wemprit Walesasi, Fraksi Partai Golkar Harony Mamentiwalo dan Fraksi Berkarya dengan Pembicara Lily Saghoa.
Bupati Kepulauan Talaud Elly Engelbert Lasut saat menanggapi pokok pikiran dari masing-masing fraksi menyampaikan bahwa, Pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah menyesuaikan dengan kondisi yang Pemerintah Daerah yang memfokuskan pada penanganan Pandemi Covid-19. “Penanganan Covid-19 dengan APBD terbatas, Kita bersyukur bisa lewati sebagaimana disampaikan bahwa pengelolaan APBD Tahun 2021 oleh BPK RI mendapat predikat WTP,” ucap Bupati.
Dikatakannya WTP ini adalah yang ke-6 kalinya, dimana Pemerintah Daerah sementara melakukan pengelolaan keuangan yang tidak biasa diperhadapkan dengan ancaman pandemi covid 19.
Disamping itu, dikatakan Bupati bahwa dari hasil pengelolaan anggaran telah mendapatkan hasil evaluasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kepulauan Talaud. Mereka melakukan survey terhadap pertumbuhan ekonomi pasca Pandemi Covid 19. “Yang terjadi adalah Kabupaten Talaud merupakan satu dari dua Kabupaten yang meningkat pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut pertanda bahwa pengelolaan yang kita rancang bersama antara Pemerintah daerah dan DPRD teryata berdampak secara ekonomi,” katanya.
Bupati juga mengatakan, Kabupaten Kepulauan Talaud adalah satu-satunya Kabupaten yang di evaluasi BPS, mampu menurunkan angka kemiskinan dari 10 persen menurun O,4 persen.” Sehingga hari ini Kabupaten Kepulauan Talaud berada pada angka kemiskinan 9,6 Persen. Suatu penurunan yang kemudian berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” tambahnya, sembari mengatakan dalam pengelolaan konsep padat karya dan konsep penanganan covid 19 di Talaud berdampak juga pada menurunnya angka pengangguran. Dimana Talaud berada pada angka pengangguran paling rendah di Sulut.
Kapolres Talaud AKBP Dasveri Abdi, Danlanal Melonguane Melonguane Letkol laut (P) Glory Syaranamual, Ketua Pengadilan Sugeng Harsoyo, Sekretaris Daerah Yohanis Kamagi, Kajari Talaud diwakili Kepala Seksi Intelijen Zulkarnaen P Mustaka, Dandim 1312/Talaud diwakili Pasi Ter Kapten Kav Henra By Welan, Sekretaris Dewan Arvan Bawangun, Pejabat Tinggi Pratama turut hadir dalam paripurna.
Kesempatan tersebut Paripurna juga membahas tentang Ranperda tentang Perubahan RPJMD dan Persetujuan Atas Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.
