Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Halaman Resmi
Melonguane-Talaud, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud menggelar Focus Group Discussion (FGD) pengukuhan indeks pengelolaan kawasan perbatasan (IPKP) pusat kegiatan strategis nasional (PKSN) di Melonguane. Bertempat di Ruang Rapat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan (BAPELITBANG), Kabupaten Kepulauan Talaud. Selasa, (04/04/23 )
Kegiatan di buka oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra mewakili Bupati Kepulauan Talaud Dr,dr Elly Engelbert Lasut, ME bersama dengan Kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia yang diwakili oleh Diki saputra, S.IP,M.T sebagai Perencana Madia pada Asisten Deputi Pengelolaan Perbatasan Laut BNPP Republik Indonesia sekaligus sebagai ketua Tim, Welianto P Siagian SSTP. MM Perencana Madia pada Asisten Deputi Pengelolaan Perbatasan Negara Wilayah Laut dan Udara. Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia, sebagai Sekretaris Tim.
Dalam sambutan Bupati yang dibacakan oleh Asisten Tata Pemerintahan dan Kesra, Sekda Mengatakan. ” Ucapan selamat Kepala BNPP Republik Indonesia dan rombongan di Kabupaten Kepulauan Talaud.
“Kunjungan kerja Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Republik Indonesia dan rombongan di Kabupaten Kepulauan Talaud dalam rangka melaksanakan penyususan Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP), Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) di Melonguane, akan memberi dampak yang sangat besar terhadap pelaksanaan pembangunan yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai daerah perbatasan NKRI ” jelasnya
Bupati juga menambahkan, Sesuai dengan amanat PP No 13 2017 Yunto PP No 26 2008, tentang Rencana Tata Ruang Nasional Pusat Kawasan Strategis Nasional (PKSN), adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pembangunan kawasan perbatasan sebagai mana diketahui bahwa ada 3 fungsi PKSN yaitu Pusat perkotaan yang berpotensi sebagai pos pemeriksaan dan berfungsi sebagai pintu gerbang nasional yang menghubungkan dengan Negara tetangga lintas batas, Pusat perkotaan yang merupakan simpul utama transportasi yang menghubungkan wilayah sekitarnya, Pusat perkotaan yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mendorong perkembangan kawasan sekitarnya
Mengacu pada fungsi PKSN maka Kota Melonguane sebagai Ibu Kota telah di tetapkan sebagai salah satu lokasi pusat kegiatan strategis Nasional PKSN di Daerah perbatasan. maka harus di siapkan dengan baik, sesuai dengan fungsi dan untuk mendukung terwujudnya fungsi di atas maka hal yang perlu di lakukan adalah melakukan pengukuran fariabel fungsi dan indicator IPKP sebagai mana juga di Amanat kan RPJM Nasional Tahun 2020,2024 ditetapkan sasaran pembangunan di kawasan perbatasan berupa Indeks Pengelolaan Kawasan Perbatasan (IPKP). Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka, perlu dilakukan pemantauan perkembangan dan pencapaian pembangunan di lokasi PKSN dengan melakukan Focus Grub Discussion (FGD) di daerah, baik secara highbreak pembelajaran campuran dan kunjungan di lokasi PKSN oleh tim dari BNPP RI.
Kegiatan FGD yang dilaksankan adalah sebagai tindak lanjut dari kegiatan kunjungan Kedinasan dari Instatansi Vertikal yang telah di lakukan oleh tim BNPP RI bersama dengan BNPP Kabupaten Kepulauan Talaud. Kegiatan ini memiliki nilai yang sangat strategis dan rencana pembangunan jangka menegah Nasional oleh karena itu, mengharapkan kiranya sinergitas harus terus dibangun oleh Pengelola Perangkat Daerah maupun Instansi Vertikal yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaud agar memiliki satu persepsi yang sama dalam menyusun variabel yang diperlukan.
Dengan ditetapkanya melonguane sebagai pusat kegiatan strategis Nasional PKSN yang diharapkan dapat berperan sebagai auklet aktifitas ekonomi dan perdagangan dengan Negara tetangga, dan juga Pusat pelayanan wilayah dan sekitarnya serta dapat mendorong optimalisasi pendapatan potensi sumber daya alam baik di bidang pertanian,perikanan,pariwisata, bidang pertahanan dan keamanan.
Bahkan kota melonguane sebagai pusat kegiatan strategis nasiuonal PKSN di kawasan perbatasan dengan strategi pengembangan yang di arahkan sebagai pusat pelayanan administratsi lintas batas untuk meningkatkan aksebilitas menuju sentra infra produksi di kabupaten.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Para Pejabat Tinggi Pratama, di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, Kepala BPS, Kepala Instansi Vertikal, Camat Lokpri, Miangas, Kabaruan, Damau dan Nanusa.
